 |
| Dua kader PKB, Muhammad Adil (kiri) dan Abdul Wahid. |
Keduanya diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus yang dianggap penuh tanda tanya.
Penangkapan ini terjadi tak lama setelah kedua tokoh itu lantang bersuara menuntut keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) antara Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.
Seruan mereka tentang ketimpangan pembagian hasil kekayaan alam daerah seolah menjadi bara yang membakar jalur kekuasaan di pusat.
Riau selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan sumbangan besar terhadap pendapatan negara, terutama dari sektor minyak dan gas.
Namun ironis, daerah yang kaya sumber daya ini justru tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyatnya.
“Selama ini kekayaan Riau digerus tanpa ada keadilan dalam bagi hasil. Pemerintah pusat hanya tahu mengambil, tapi enggan mengembalikan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Riau yang kecewa dengan kondisi ini.
Sebelum ditangkap, baik Adil maupun Wahid sama-sama vokal menyoroti ketimpangan tersebut.
Muhammad Adil bahkan sempat menyebut Pemerintah Pusat telah “menjajah” daerah penghasil seperti Riau dengan kebijakan fiskal yang tidak adil.
Seruan keras ini tampaknya menjadi awal dari ujian berat. Tak berselang lama, Adil ditangkap KPK pada tahun 2023 dengan tuduhan korupsi yang hingga kini masih dipertanyakan banyak pihak.
Langkah serupa terjadi pada Abdul Wahid, yang kini juga dijerat lembaga antirasuah itu dengan dugaan kasus serupa.
Keduanya sama-sama dikaitkan dengan perkara gratifikasi dan suap, namun publik menilai momen penangkapan yang berdekatan setelah kritik tajam terhadap pusat bukanlah kebetulan.
Ada aroma politik kekuasaan yang menyengat di balik operasi penegakan hukum ini
Tokoh-tokoh PKB di tingkat daerah menilai bahwa tindakan KPK tersebut justru membuat rakyat semakin curiga bahwa lembaga penegak hukum kini telah menjadi alat politik untuk membungkam suara daerah.
“Jangan karena mereka bersuara lantang soal keadilan, lalu dijebak dan diseret dengan kasus yang penuh manipulasi,” ujar seorang kader PKB di Riau yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pemerintah Pusat dinilai gagal memahami penderitaan daerah penghasil sumber daya.
Di Riau, masyarakat sudah lama menunggu janji keadilan fiskal yang tak kunjung tiba.
DBH yang seharusnya menjadi hak daerah justru menguap di meja birokrasi pusat.
Dengan ditangkapnya dua figur kuat PKB ini, banyak yang meyakini bahwa perjuangan Riau untuk mendapatkan porsi DBH yang adil kembali terhenti.
Padahal, keduanya dianggap berani melawan arus kebijakan pusat yang terlalu sentralistik.
KPK memang berhak menegakkan hukum, namun publik berhak pula bertanya: mengapa suara keadilan daerah selalu dibalas dengan jerat hukum? Mengapa yang bersuara keras soal keadilan fiskal justru berakhir di balik jeruji?
Rakyat Riau kini menatap dengan getir. Dua putra terbaiknya dijatuhkan bukan karena gagal memimpin, tapi karena terlalu berani menantang ketidakadilan pusat.
Suara mereka telah dibungkam, namun semangatnya tetap hidup di dada masyarakat yang menuntut satu hal: keadilan bagi bumi penghasil yang terus dikeruk tanpa balas budi. (Pre)