Proxinet menyediakan layanan Wifi untuk Anda, Harga Terjangkau, Hubungi 0812-7730-6663 Semester Pertama, PAD Kepri Baru Tercapai 40 Persen

Semester Pertama, PAD Kepri Baru Tercapai 40 Persen

 

Wahyu Wahyudin

Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepri menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kepri, yang baru menyentuh ke angka 40 persen selama periode Januari-Juni 2025 ini. Komisi II bakal memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasilan untuk membahas hal tersebut.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mengatakan harusnya capaian PAD pada Juni 2025 ini sudah mencapai 50 persen keatas dari target PAD yang telah ditentukan, yakni sebesar Rp1,7 Triliun. Namun, PAD yang berhasil diraup selama enam bulan belakangan ini baru 40 persen.

"Pendapatan asli daerah masih kurang, karena baru 40 persen. Harusnya bulan enam ini minimal 50 persen keatas," kata Wahyu Wahyudin di Gedung DPRD Kepri, Selasa (10/6).

Sehingga, pihaknya akan memanggil OPD penghasil untuk membahas capaian PAD tersebut. DPRD Kepri sendiri ingin mengetahui capaian apa saja yang telah terealisasi, hingga memberikan masukan agar target PAD dapat tercapai.

"Besok kami (DPRD) bedah dan menanyakan sejauh mana target yang telah tercapai. Kami akan memberikan masukan," tambahnya.

Ia menerangkan, satu diantara OPD penghasil yang bakal dipanggil tersebut ialah Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kepri. Sebab, OPD tersebut berencana membuat industri budidaya perikanan di Kepri. Sehingga, rencana itu diperkirakan dapat membantu agar PAD Pemprov tercapai.

"Seperti di Arab Saudi, mereka membuat budidaya ikan seluas ratusan ribu hektar. Kepri alangkah bagusnya seperti itu," sebutnya.

Selain dari segi perikanan, menurutnya PAD Kepri juga dapat didongkrak dengan menyediakan kapal tujuan internasional, yang dikelolah oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri. Terlebih saat ini, BUP memiliki saldo belasan miliar rupiah untuk dijadikan modal transportasi laut tersebut 

Kapal BUP tujuan internasional tersebut tentunya dapat bersaing dengan armada yang dikelola swasta. Selain itu, kata Wahyu Pemprov Kepri juga dapat ikut andil dalam menentukan harga tiket kapal tujuan internasional, yakni Singapura.

"Minimal Batam-Singapura yang saat ini harga tiketnya tinggi. Dengan hadirnya BUMD Kepri kita dapat bersaing dengan swasta," pungkasnya.

Disadur dari Batam Pos

Lebih baru Lebih lama