 |
| Anggota DPRD Kepri, Mustamin Bakri |
Anambas – Krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas menuai sorotan tajam dari Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Mustamin Bakri.
Ia menilai pemerintah provinsi belum memberikan perhatian serius terhadap daerah perbatasan seperti Natuna dan Anambas yang hingga kini masih bergantung pada mesin pembangkit tua.
“Saya sangat menyayangkan, Anambas dan Natuna ini seolah-olah seperti dianaktirikan. Padahal kita ini bagian dari Kepri yang justru berada di wilayah terluar dan sangat membutuhkan dukungan infrastruktur dasar seperti listrik,” tegas Mustamin Selasa, (5/8).
Menurut Mustamin, krisis listrik yang terjadi di Anambas disebabkan oleh mesin pembangkit milik PLN yang sudah berusia tua dan tak lagi mampu memenuhi kebutuhan warga.
“Kondisi ini bukan hanya terjadi di Anambas. Natuna juga mengalami hal serupa. Mesinnya sudah berusia 10 tahun lebih. Tentu tidak bisa dipaksakan terus-menerus,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, pekan lalu dua wilayah di Natuna yakni Sedanau dan Serasan juga mengalami kerusakan mesin pembangkit yang berujung pada pemadaman bergilir.
Kondisi ini menurutnya mencerminkan lemahnya perhatian terhadap infrastruktur energi di wilayah perbatasan.
Mustamin menegaskan akan membawa persoalan ini ke tingkat Provinsi Kepri serta meminta PLN Wilayah Riau-Kepri segera mengambil langkah konkret.
“Saya akan bawa masalah ini ke Pemprov Kepri dan PLN wilayah Riau Kepri. Mesin pembangkit di Natuna dan Anambas harus diperhatikan. Kalau bisa dilakukan peremajaan, supaya tidak terus menyusahkan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti program Kepri 100 Persen Bersinar yang saat ini sedang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
Menurutnya, program tersebut seharusnya menyentuh langsung daerah-daerah yang benar-benar mengalami krisis listrik.
“Jangan cuma slogan. Program Kepri Bersinar ini harus benar-benar menyentuh Natuna dan Anambas. Jangan dibiarkan gelap terus,” kritik Mustamin.
Diketahui, saat ini Pulau Siantan di Kabupaten Anambas mengalami defisit listrik sebesar 800 kilowatt (kW) akibat kerusakan dua unit mesin pembangkit, yaitu MTU 3 dan MTU 4.
Daya yang tersedia hanya 2.400 kW, sementara kebutuhan normal masyarakat mencapai 3.200 kW.
Dampaknya, PLN terpaksa menerapkan pemadaman bergilir sebanyak dua kali sehari, dengan total durasi hingga 10 jam.
Kondisi ini sangat berdampak pada aktivitas harian masyarakat, pelaku usaha, dan layanan publik.
Mustamin berharap, Pemprov Kepri segera mengambil langkah tegas agar masyarakat di daerah perbatasan tidak terus menjadi korban ketidakadilan pembangunan.
Tags
Kepri